Regulasi dan Kebijakan Kurikulum Merdeka

Tahap 1 Webinar Bimtek Kurikulum Merdeka Pendidikan Kesetaraan - Cirebon, 7 Juli 2022

[Bapak Yogi Anggraeni]

Beberapa regulasi Implementasi Kurikulum Merdeka untuk pemulihan pembelajaran:

1. Permendikbudristek No.5 tahun 2022 (Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah) - unduh file pdf

SKL Kurikulum Merdeka: PAUD | SD MI SDLB Paket A | SMP MTs SMPLB Paket B | SMA MA SMALB Paket C | SMK

2. Permendikbudristek No.7 tahun 2022 (Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah)

3. Permendikbudristek No.16 tahun 2022 (Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah)

4. Permendikbudristek No.21 tahun 2022 (Standar Penilaian pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah)

5. Permendikbudristek No.56 tahun 2022 (Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran) - unduh file pdf

- Struktur Kurikulum Merdeka 2022 Paket A B C Pendidikan Kesetaraan PKBM SKB

- Tema Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di PAUD Kurikulum Merdeka 2022

- Tema Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di Pendidikan Dasar dan Menengah Kurikulum Merdeka 2022

Dalam pemulihan pembelajaran, satuan pendidikan diberikan kebebasan memilih kurikulum yang akan diterapkan.

1. Kurikulum 2013 secara penuh

2. Kurikulum Darurat (Kurikulum 2013 yang disederhanakan)

3. Kurikulum Merdeka

Yang dicabut bukan kurikulumnya, yang dicabut hanya standarnya saja sehingga satuan pendidikan masih bisa menerapkan Kurikulum 2013.

Sejak tahun ajaran 2021/2022, Kurikulum Merdeka diuji coba secara terbatas di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti Program Sekolah Penggerak (PSP) dan 901 SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) sebagai bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru.

Mulai tahun ajaran 2022/2023 satuan pendidikan dapat memilih untuk mengimplementasikan kurikulum berdasarkan kesiapan masing-masing. Pemerintah menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahap kesiapan untuk menerapkan Kurikulum Merdeka dengan tiga pilihan kurikulum.

1. Mandiri Belajar - menerapkan beberapa bagian dan prinsip Kurikulum Merdeak tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan (Kurikulum 2013 ditambah Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila)

2. Mandiri Berubah - menerapkan Kurikulum Merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakn oleh pusat

3. Mandiri Berubah - menerapkan Kurikulum Merdeka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar

Apabila memilih Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi, Dapodik akan berubah mengikuti Kurikulum Merdeka, sedangkan pilihan Mandiri Belajar masih menggunakan Dapodik Kurikulum 2013.

Di tahun 2024 diharapkan semua PKBM/SKB akan menerapkan 1 kurikulum nasional.

Tiga karakteristik utama Kurikulum Merdeka:

1. Penyederhanaan konten, fokus pada materi esensial (agar pembelajaran bisa mendalam dan bermakna)

2. Pembelajaran berbasis projek yang kolaboratif, aplikatif, dan lintas mata pelajaran

3. Rumusan capaian pembelajaran dan pengaturan jam pelajaran yang memberi fleksibilitas untuk merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai tingkat kemampuan peserta didik

Panduan Kurikulum Merdeka di sekolah formal maupun pendidikan kesetaraan itu sama.

1. Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan - unduh file pdf

2. Panduan Pembelajaran dan Asesmen - unduh file pdf: membantu menyusun perencanaan pembelajaran, melakukan asesmennya, dan laporan hasil belajar

3. Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila - unduh file pdf: berisi tema dan deskripsinya

Dalam pelaksanaan P5, sekolah formal mengambil jam pelajaran, sedangkan pendidikan kesetaraan menggunakan muatan pemberdayaan dan keterampilan.

Struktur Kurikulum Merdeka 2022 Paket A B C Pendidikan Kesetaraan PKBM SKB

Struktur Kurikulum Merdeka di Pendidikan Kesetaran diterapkan per fase dengan jumlah Satuan Kredit Kompetensi (SKK) secara gelondongan.

Fase A: Paket A kelas 1-2 (kelompok umum 57 SKK, kelompok khusus 8 SKK)

Fase B: Paket A kelas 3-4 (kelompok umum 60 SKK, kelompok khusus 12 SKK)

Fase C: Paket A kelas 5-6 (kelompok umum 64 SKK, kelompok khusus 88 SKK)

Fase D: Paket B kelas 7-9 (kelompok umum 88 SKK, kelompok khusus 30 SKK)

Fase E: Paket C kelas 10 (kelompok umum 20 SKK, kelompok khusus 16 SKK)

Fase F: Paket C kelas 11-12 (kelompok umum 27 SKK, peminatan 39 SKK, kelompok khusus 20 SKK)

Untuk pembagian SKK diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing. Mata pelajaran yang akan diunggulkan mendapat jumlah SKK yang lebih tinggi. Mata pelajaran kelompok khusus PJOK dan Seni Budaya dinaikkan ke kelompok umum supaya sama dengan sekolah formal.

Karena tidak ada Diklat atau Bimtek berjenjang dari pemerintah, ada 6 strategi dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (jalur mandiri) di satuan pendidikan.

1. Membentuk komunitas belajar (dalam satuan pendidikan, tingkat daerah, dan komunitas daring)

2. Mengunduh Platfrom Merdeka Mengajar (PMM)

3. Mengikuti seri webinar dari pusat maupun daerah

4. Mendatangkan narasumber praktisi yang direkomendasikan dari pusat

5. Menjalin mitra pembangunan

6. Memanfaatkan Helpdesk (terpusat)

Beberapa regulasi maupun kebijakan Kurikulum Merdeka diunggah di website Kemdikbud.

Apa saja yang bisa dilakukan dalam komunitas belajar?

1. Belajar bersama: melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM), membaca panduan kurikulum yang dikeluarkan BSKAP atau webinar, mendiskusikannya serta mengkonfirmasi pemahaman yang didapat oleh setiap anggota komunitas

2. Lokakarya: membuat atau memodifikasi modul ajar, modul projek, strategi pembelajaran, asesmen, dll (bisa menggunakan tutorial yang ada di PMM)

3. Berbagi praktik baik untuk mencari solusi bersama: narasumber bisa berasal dari sekolah penggerak, SMK PK, atau sekolah IKM mandiri yang sudah memiliki praktik baik

Menu pada Platform Merdeka Mengajar (PMM)